Kementerian Haji dan Umrah menghentikan sementara penerbitan izin PPIU baru sambil mendata ulang sekitar 3.600 travel umroh yang separuhnya tidak aktif. Artikel ini menjelaskan apa arti moratorium itu bagi jamaah yang sudah mendaftar, risiko praktik pinjam izin, dan cara memastikan status izin travel Anda masih aktif.
- Apa Itu Moratorium Izin Travel Umroh?
- Kenapa Kemenhaj Menahan Izin Travel Umroh Baru?
- Apakah Travel yang Sudah Berizin Ikut Terkena?
- Apa Risiko Terbesarnya bagi Jamaah?
- Bagaimana Cara Mengecek Status Izin Travel Anda?
- Sudah Membayar dan Travelnya Diam, Apa yang Harus Dilakukan?
- Bagaimana Rahmah Travel Menyikapi Penertiban Ini?
- Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Moratorium izin travel umroh berarti Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menghentikan sementara penerbitan izin PPIU baru sambil mendata ulang sekitar 3.600 penyelenggara yang sudah terdaftar. Sekitar separuhnya ternyata tidak aktif. Pendataan ditargetkan selesai akhir November 2026 dan permohonan izin baru kemungkinan dibuka awal 2027.
- Sampai 11 November 2026, Kemenhaj belum menerbitkan izin PPIU baru dan belum membuka proses pembayaran perizinan.
- Dari sekitar 3.600 PPIU terdaftar, sekitar 50 persen tidak aktif, sehingga datanya dibersihkan lebih dulu.
- Pendataan ulang juga mencakup KBIHU dan KBIH, dengan target selesai akhir November 2026.
- Izin yang sudah terbit dan masih berlaku tidak gugur. Travel berizin aktif tetap boleh memberangkatkan jamaah.
- Yang perlu Anda lakukan: cocokkan nama PT travel di aplikasi Satu Haji sebelum menyetor uang.
Apa Itu Moratorium Izin Travel Umroh?
Moratorium izin travel umroh adalah penghentian sementara penerbitan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh pemerintah. Istilah ini bukan pencabutan izin dan bukan penutupan layanan umroh. Yang dihentikan sementara adalah pintu masuk bagi pemohon izin baru, sementara penyelenggara yang izinnya sudah terbit dan masih berlaku tetap beroperasi di bawah pengawasan.
Kebijakan ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dan diberitakan ANTARA pada 11 November 2026. Menurut keterangan itu, sampai hari tersebut kementerian belum mengeluarkan izin PPIU baru dan belum membuka proses pembayaran perizinan. Pendataan ulang juga menyasar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).
Perlu diingat konteksnya: sejak 8 September 2025, tugas perizinan dan pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah berpindah dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Jadi bila Anda masih menemukan brosur yang menyebut "izin Kemenag" sebagai status terkini, itu hanya riwayat penerbitan izinnya, bukan pengawas yang berwenang saat ini.
Kenapa Kemenhaj Menahan Izin Travel Umroh Baru?
Alasan utamanya adalah data yang tidak lagi mencerminkan kenyataan. Kemenhaj menyebut sekitar 50 persen dari kurang lebih 3.600 PPIU terdaftar sudah tidak aktif. Angka serupa sudah disampaikan kementerian sejak akhir September 2026, saat tercatat 3.631 PPIU di sistem dan pembenahan aturan perizinan mulai disiapkan. Rinciannya bisa Anda baca di laman resmi Kemenhaj.
Ada tiga persoalan yang ingin dibereskan lewat penertiban ini:
- Izin yang menganggur. Perusahaan berizin tetapi tidak pernah memberangkatkan jamaah membuat peta pengawasan menjadi kabur.
- Penyelenggara tanpa izin. Kemenhaj menemukan pihak yang menjalankan kegiatan PPIU tanpa izin resmi, dan beberapa penyelenggara yang terlibat penipuan sudah ditutup.
- Kualitas layanan dan pelindungan jamaah. Kementerian menegaskan orientasi penertiban adalah pelayanan dan pelindungan jamaah, bukan sekadar administrasi.
Dengan data yang bersih, sanksi dan pembinaan bisa diarahkan ke penyelenggara yang benar-benar beroperasi. Itu kabar baik untuk jamaah, meski prosesnya memakan waktu.
Apakah Travel yang Sudah Berizin Ikut Terkena?
Travel yang izin PPIU-nya sudah terbit dan masih berlaku tidak kehilangan izinnya karena moratorium. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengatur bahwa izin PPIU yang terbit sebelum undang-undang itu berlaku tetap sah sampai masa berlakunya habis, dengan kewajiban menyesuaikan diri paling lama dua tahun.
Yang berubah adalah intensitas pengawasannya. Kemenhaj sepanjang 2026 sudah beberapa kali memblokir akses sistem milik travel yang melanggar, misalnya karena gagal memulangkan jamaah sesuai jadwal. Artinya status "berizin" bukan stempel permanen: izin bisa dibekukan atau dicabut bila penyelenggara lalai.
Apa Risiko Terbesarnya bagi Jamaah?
Risiko terbesar selama masa moratorium adalah praktik memakai izin pihak lain. Karena izin baru belum bisa diterbitkan, pihak yang ingin menjual paket umroh tanpa izin bisa tergoda menumpang nama perusahaan lain, menjual atas nama sendiri, lalu menerima pembayaran ke rekening pribadi. Bila terjadi masalah, jamaah berada di posisi paling lemah: nama yang tercatat di sistem bukan nama pihak yang menerima uangnya.
Praktik bertindak sebagai PPIU tanpa hak, termasuk mengumpulkan dan memberangkatkan jemaah umrah, dilarang dan dapat dijerat pidana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Karena itu satu kebiasaan sederhana sangat menolong: pastikan nama PT di perjanjian, nama pemilik rekening pembayaran, dan nama yang terdaftar di sistem Kemenhaj adalah satu badan hukum yang sama.
Tanda bahaya lain yang sering muncul bersamaan dengan masalah izin sudah kami rangkum di panduan umroh cerdas dan cara mengecek izin travel resmi.
Bagaimana Cara Mengecek Status Izin Travel Anda?
Cek legalitas travel umroh lewat aplikasi Satu Haji (Sistem Aplikasi Terpadu Umrah dan Haji) milik Kemenhaj. Aplikasi ini menampilkan status izin, nomor SK, akreditasi, dan masa berlaku izin. Alurnya: buka menu Layanan, pilih Umrah dan Haji Khusus, lalu Penyelenggara Umrah (PPIU), kemudian cari nama travel atau saring per provinsi. Nama menu bisa berubah seiring pembaruan aplikasi.
Selain itu, SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) masih menjadi sistem resmi Kemenhaj untuk data PPIU dan pendaftaran jemaah. Kemenhaj mengimbau jamaah memastikan legalitas travel sekaligus status pendaftaran dirinya di sistem tersebut, bukan hanya percaya pada kuitansi dari kantor travel.
Perhatikan juga: alamat sistem perizinan lama yang masih memakai domain kemenag.go.id sudah tidak dapat diakses. Brosur atau unggahan lama yang mengarah ke sana bukan rujukan yang sahih lagi, karena laman pengawasan umrah kini berada di lingkungan haji.go.id.
| Hasil pengecekan | Artinya | Langkah Anda |
|---|---|---|
| Terdaftar, izin aktif | Travel berwenang memberangkatkan jamaah dan diawasi Kemenhaj | Lanjutkan, tetapi minta perjanjian tertulis dan bayar ke rekening perusahaan |
| Terdaftar, izin kedaluwarsa atau dibekukan | Kewenangan memberangkatkan sedang bermasalah | Tahan pembayaran, minta penjelasan tertulis, konfirmasi ke Kemenhaj |
| Tidak ditemukan | Penyelenggara tidak terdaftar dan dinyatakan ilegal | Jangan menyetor uang; bila sudah, kumpulkan bukti dan laporkan |
| Nama PT berbeda dengan penerima pembayaran | Indikasi penjualan memakai izin pihak lain | Minta klarifikasi badan hukum penyelenggara sebelum melanjutkan |
Sudah Membayar dan Travelnya Diam, Apa yang Harus Dilakukan?
Langkahnya berurutan dan sebaiknya tidak dilompati:
- Kumpulkan bukti hari ini. Bukti transfer, kuitansi, formulir pendaftaran, brosur, dan ekspor percakapan dengan staf travel.
- Minta kepastian tertulis. Tanyakan tanggal keberangkatan, nomor pendaftaran di sistem resmi, dan status visa. Jawaban lisan tidak cukup.
- Cek sendiri status izinnya di aplikasi Satu Haji, lalu simpan tangkapan layarnya beserta tanggal pengecekan.
- Adukan ke Kemenhaj. Kanal pengaduan resmi kementerian adalah email pengaduan@haji.go.id dan WhatsApp +62 823 1101 4646.
- Laporkan ke polisi bila ada unsur penipuan, misalnya penyelenggara tidak terdaftar atau dana dibawa kabur. Pengaduan administratif dan laporan pidana boleh berjalan bersamaan.
Kemenhaj juga menganjurkan hal-hal yang masuk akal sebelum pelunasan: pastikan ada kantor fisik, perhatikan rekam jejak operasional minimal dua tahun, waspadai harga yang tidak wajar, bayar ke rekening resmi perusahaan, dan minta rincian biaya beserta bukti reservasi hotel dan jadwal. Daftar lengkapnya ada pada tips resmi Kemenhaj.
Bagaimana Rahmah Travel Menyikapi Penertiban Ini?
Kami menyambutnya dengan lega, sebab pendataan yang bersih membedakan penyelenggara yang benar-benar berjalan dari yang hanya memegang izin di atas kertas. Rahmah Travel adalah merek PT Rahmah Grup Internasional, PPIU berizin nomor 16112300553370003. Nomor itu bisa Anda cocokkan sendiri di aplikasi Satu Haji, dan rincian badan hukumnya terbuka di halaman legalitas Rahmah Travel.
Soal dana, sejak 28 Juni 2026 setoran jamaah dikelola lewat skema escrow Bank Syariah Indonesia (BSI): dana ditahan bank sebagai pihak ketiga dan diteruskan ke travel setelah layanan diberikan. Skema ini menutup celah yang paling sering jadi sumber masalah, yaitu dana jamaah bercampur dengan uang operasional. Kami perlu jujur bahwa escrow bukan jaminan mutlak, karena penerbitan visa dan jadwal penerbangan tetap bergantung pada otoritas Arab Saudi dan maskapai.
Layanan tatap muka kami ada di kantor utama Jakarta Timur, Jl. Pemuda No.7, Pulogadung, dan operasional kantor Depok, Bekasi, serta Bandung untuk sementara dialihkan ke kantor utama. Silakan datang, bandingkan, dan verifikasi dulu. Di masa penertiban seperti sekarang, jamaah yang rajin memeriksa justru sedang membantu dirinya sendiri.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Apakah moratorium izin travel umroh berarti umroh dihentikan?
Tidak. Moratorium hanya menghentikan sementara penerbitan izin PPIU baru sambil Kemenhaj mendata ulang penyelenggara yang sudah terdaftar. Travel dengan izin aktif tetap memberangkatkan jamaah, dan Anda tetap bisa mendaftar umroh seperti biasa.
Kapan izin travel umroh baru dibuka lagi?
Kemenhaj menargetkan pendataan ulang selesai pada akhir November 2026, dengan kemungkinan permohonan perizinan dibuka kembali pada awal 2027 (ANTARA, 11 November 2026). Jadwal ini bisa berubah, jadi pantau pengumuman resmi di haji.go.id.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah moratorium izin travel umroh berarti umroh dihentikan?
Tidak. Moratorium hanya menghentikan sementara penerbitan izin PPIU baru sambil Kementerian Haji dan Umrah mendata ulang penyelenggara yang sudah terdaftar. Travel dengan izin aktif tetap memberangkatkan jamaah, dan calon jamaah tetap bisa mendaftar umroh seperti biasa.
Kapan izin travel umroh baru dibuka lagi?
Kemenhaj menargetkan pendataan ulang selesai pada akhir November 2026, dengan kemungkinan permohonan perizinan dibuka kembali pada awal 2027 sesuai pemberitaan ANTARA 11 November 2026. Jadwal ini masih bisa berubah, jadi pantau pengumuman resmi di haji.go.id.
Berapa jumlah travel umroh berizin di Indonesia saat ini?
Kemenhaj menyebut sekitar 3.600 PPIU terdaftar, dan sekitar 50 persen di antaranya tidak aktif. Pada akhir September 2026 tercatat 3.631 PPIU di sistem resmi. Karena itu jumlah yang benar-benar beroperasi lebih kecil daripada angka terdaftar.
Bagaimana cara cek izin travel umroh yang resmi?
Buka aplikasi Satu Haji milik Kementerian Haji dan Umrah, masuk menu Layanan, pilih Umrah dan Haji Khusus, lalu Penyelenggara Umrah (PPIU), kemudian cari nama PT travel. Aplikasi menampilkan status izin, nomor SK, akreditasi, dan masa berlakunya.
Apakah izin travel yang diterbitkan Kementerian Agama masih berlaku?
Ya. Izin PPIU yang terbit sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tetap berlaku sampai masa berlakunya habis dan wajib menyesuaikan paling lama dua tahun. Namun pengawas dan pemberi izin saat ini adalah Kementerian Haji dan Umrah, bukan Kementerian Agama.
Apa bahaya travel yang memakai izin perusahaan lain?
Bila terjadi masalah, nama yang tercatat di sistem resmi bukan nama pihak yang menerima uang Anda, sehingga penelusuran tanggung jawab menjadi sulit. Pastikan nama PT di perjanjian, pemilik rekening pembayaran, dan nama di sistem Kemenhaj sama.
Ke mana melapor jika travel umroh bermasalah?
Adukan ke Kementerian Haji dan Umrah melalui email pengaduan@haji.go.id atau WhatsApp +62 823 1101 4646 dengan melampirkan kronologi dan bukti pembayaran. Bila ada unsur penipuan atau penggelapan dana, buat juga laporan di kepolisian terdekat.
Apakah SISKOPATUH masih dipakai untuk mengecek data umroh?
Ya. SISKOPATUH masih menjadi sistem resmi Kementerian Haji dan Umrah untuk data PPIU dan pendaftaran jemaah, dan jamaah diimbau memastikan status pendaftarannya di sana. Yang sudah tidak berlaku adalah domain lama di kemenag.go.id.
Pastikan travel umroh Anda resmi
Cek sendiri izin PPIU Rahmah Travel di aplikasi Satu Haji, lihat dokumen legalitas, alamat kantor, dan kanal resmi kami sebelum membayar.
Tentang artikel ini
Tim Redaksi Rahmah Travel
Artikel ini diterbitkan dan menjadi tanggung jawab Tim Redaksi Rahmah Travel. Cara kami menyusun artikel, termasuk penggunaan alat bantu AI, pemeriksaan fakta, dan pembaruan, dijelaskan di Kebijakan Editorial. Informasi harga dan jadwal bisa berubah; rujukan terbarunya ada di Jadwal & Biaya Umroh.